Dalam perspektif hukum Islam (figh), zakat produktif berpijak pada prinsip maslahah (kemaslahatan publik) dan tujuan utama syariat (maqasid al-shariah). Pemberdayaan asnaf bukan sekadar bantuan modal, melainkan upaya menjaga harta (hifz al-mal) serta mengangkat martabat manusia (karamah insaniyyah) agar mereka bertransisi dari penerima bantuan (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzakki).
Di Malaysia, lembaga zakat seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS), Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) telah mengintegrasikan program zakat produktif ke dalam rencana operasional tahunan. Program-program ini dirancang dalam bentuk pembiayaan mikro, hibah peralatan, serta pendampingan kewirausahaan yang terukur.
Tantangan Kerangka Hukum: Desentralisasi dan Fragmentasi
Meskipun penerapan zakat produktif di Malaysia menunjukkan kemajuan pesat, studi Sabri et al. (2025) mengidentifikasi tantangan utama dari sisi regulasi: desentralisasi tata kelola.
Di Malaysia, kewenangan pengelolaan zakat berada di bawah Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di masing-masing negara bagian. Model desentralisasi ini memiliki kelebihan karena fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan beberapa kelemahan krusial:
-
Ketidakseragaman Hukum (Legal Fragmentation): Kriteria kelayakan penerima, jenis usaha yang diperbolehkan, dan mekanisme penyaluran bervariasi antar-negara bagian.
-
Pengawasan yang Belum Terstandarisasi: Belum semua negara bagian memiliki mekanisme pemantauan paska-penyaluran (post-disbursement monitoring) yang ketat, sehingga sebagian asnaf berisiko kembali pada ketergantungan bantuan.
-
Keterbatasan Penegakan Hukum: Kurangnya mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan dana modal kerja.
Studi Komparatif: Indonesia dan Brunei Darussalam
Untuk memperkaya analisis, studi ini membandingkan pendekatan Malaysia dengan negara tetangga:
-
Indonesia: Telah mengkodifikasi zakat produktif secara eksplisit dalam Undang-Undang Zakat Nasional (UU No. 23 Tahun 2011). Regulasi ini mewajibkan adanya pelatihan bagi penerima manfaat serta mekanisme pelaporan yang transparan.
-
Brunei Darussalam: Mengintegrasikan zakat produktif langsung ke dalam Strategi Pembangunan Nasional (Wawasan Brunei 2035), didukung oleh gugus tugas lintas lembaga untuk memastikan keberlanjutan usaha asnaf.
Rekomendasi Reformasi: Model Regulasi Hibrida
Untuk mengatasi fragmentasi hukum tanpa mengabaikan otonomi daerah/negara bagian, para peneliti merekomendasikan Model Regulasi Hibrida (Hybrid Regulatory Model) bagi Malaysia. Model ini menggabungkan fleksibilitas lokal dengan standar nasional minimum (baseline national standards) yang mencakup:
-
Standar baku penetapan kriteria kewirausahaan asnaf.
-
Kewajiban pelatihan dan pemantauan berkala.
-
Kewajiban publikasi laporan kinerja keberhasilan usaha secara transparan.
-
Penguatan partisipasi aktif para wirausahawan asnaf dalam perancangan dan evaluasi program.
Catatan Reflektif bagi Pengelolaan Zakat
Temuan dari penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan zakat dan filantropi Islam secara umum:
“Keberhasilan zakat produktif tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan, tetapi dari seberapa tangguh sistem hukum, akuntabilitas, dan pendampingan yang menyertainya.”
Agar filantropi Islam dapat menjadi pilar pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan basis data yang terintegrasi, serta transparansi pelaporan harus menjadi prioritas utama.
Referensi Utama
-
Sabri, S. A., Ghazali, N., Wan Khairuldin, W. M. K. F., Zainal, N. N., Azmi, N. F., & Nik Mohd Noor, A. N. (2025). Legal Regulation of Productive Zakat for Empowering Entrepreneurs in Malaysia. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), IX(XI), 3015–3024. https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.91100237